Bappeda Susun Program Pengentasan Kemiskinan di Sumenep 5 Tahun Kedepan
Sumenep, (Madura Today) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) bersama TIM Universitas Brawijaya (UB) Malang menyelenggarakan Sosialisasi Hasil Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Sumenep Tahun 2025-2029, Jum’at (24/1/2025).
Turut Hadir, Perangkat Daerah pengampu kemiskinan di antaranya Dinas Pendidikan, DPMD, Dinas Pertanian, Diskoperindag, Dinsos P3A, Dinas Perikanan, Dikes P2KB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PRKP dan Perhubungan, Dinas PUTR, Disbudporapar, Satpol PP, BPBD, Disnaker, Diskominfo, DPMPTSP, Inspektorat Daerah serta BPS setempat.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto menyampaikan bahwa Sosialisasi Penyusunan Hasil akhir Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 merupakan kebijakan 5 tahun Sumenep ke depan dengan menggandeng OPD teknis serta semua pemangku kemiskinan.
“RPKD ini nantinya akan menjadi landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan, baik yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan sinergis lintas sektor,” kata Arif.
Pihaknya menyampaikan bahwa tujuan disusunnya RPKD adalah untuk Memberikan pemahaman terhadap permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sumenep yang kompleks dan multidemensi ini serta Menjabarkan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep untuk 5 tahun mendatang dengan ruang lingkup intervensi kebijakan.
“Selain dari pada itu, melalui Dokumen Hasil Akhir penyusunan RPKD ini, Pemerintah Daerah akan terus Mendorong sinergi penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas intervensi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Swasta serta pihak lainnya, “Jelasnya.
Arif sapaan akrabnya melanjutkan bahwa Proses penyusunan RPKD ini telah melalui beberapa tahapan desk oleh tim dari Universitas Brawijaya Malang dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah pengampu kemiskinan agar output informasi serta data terkait kemiskinan di Kabupaten Sumenep lebih Ter-arah.
Dalam pelaksanaan RPKD ini, beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan, diantaranya koordinasi lintas sektor untuk memaksimalkan implementasi RPKD, sehingga perencanaan yang sistematis, terpadu dan komprehensif dapat terlaksana dalam penanggulangan kemiskinan.
Verifikasi dan Sinkronisasi data dalam menentukan sasaran penanggulangan kemiskinan, Penentuan prioritas intervensi yang akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berdasarkan nilai determinan tertinggi,” lanjutnya.
Ditambahkan, melihat pada urutan nilai determinan, maka urutan prioritas penanganan kemiskinan adalah dengan cara produktivitas ekonomi, kualitas hidup layak, jaminan sosial dan skenario ketenagakerjaan.
Administrator maduratoday.com
