Administrator maduratoday.com
Sumenep, (Madura Today) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Nurfitriana menggelar Reses I Tahun 2021 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (3/3/2021).
Dalam pertemuan dengan konstituennya itu, keluhan yang paling banyak dia terima adalah soal ketimpangan bantuan untuk sekolah madrasah dan negeri.
Dia mengaku, salah satu program yang banyak disuarakan masyarakat, utamanya para guru di daerah pemilihannya itu yakni soal ketimpangan bantuan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
“Keluhan yang paling banyak yang kami terima itu yakni soal bantuan BPOPP, banyak guru yang mengeluh ke saya, bantuan BPOPP untuk guru madrasah (swasta) ini tidak sama,” kata Nurfitriana.
Padahal dalam Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. “Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan,” jelasnya.
Hanya saja, payung hukum itu tak berjalan mulus. Nur Fitriana menyebutkan jika BPOPP untuk madrasah justru sangat sulit karena ada hukum vertikal yang harus dilalui.
Sedangkan Fraksi PKB, kata dia, telah berusaha agar sekolah madrasah mendapatkan perlakuan yang sama dalam penyaluran bantuan BPOPP tersebut. Salah satu hasil perjuangannya, pada tahun 2020 lalu madrasah mendapat bagian bantuan BPOPP meski hanya berkisar 3 bulan.
“Jadi kami (Fraksi PKB) memperjuangkan itu, hasilnya hanya tiga bulan. Sedangkan sekolah di bawah Diknas mendapat BPOPP selama sembilan bulan,” tegasnya.
Tahun 2021 ini, Fraksi PKB telah menyuarakan kembali agar madrasah mendapatkan bantuan dengan pemberlakukan yang sama. Sayangnya, perjuangan untuk madrasah itu tak berjalan mulus.
“Saya berkomitmen keluhan guru madrasah ini akan saya kawal sampai ke Kementerian Agama. Sambil lalu mohon doanya semoga ini sukses,” tandasnya.
Penulis : Rossy | Editor : Dewi Kayisna
