Administrator maduratoday.com
Sumenep, (Madura Today) – Ketua DPRD Sumenep menanggapi wacana pemerintah terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa pendidikan dan Sembako.
Orang nomor satu di legislatif itu dengan tegas menolak rencana pemerintah tersebut, karena dinilai rencana yang tidak tepat.
“Sebagai penyambung lidah masyarakat dengan tegas kami menolak, wacana itu,” tegas Abdul Hamid Ali Munir, Senin (21/6/2021).
Politisi PKB Sumenep itu mengatakan, jika itu diberlakukan, maka akan berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat yang setiap hari menjadi kebutuhannya.
“Ketika bahan baku kena pajak, maka secara otomatis bahan lainnya mengalami kenaikan. Pendidikan kena pajak, maka biaya pendidikan akan naik juga,” ungkapnya.
“Ini bebannya bukan kepada sekolah, tapi lagi-lagi kepada masyarakat. Tidak mungkin seorang guru atau dosen membayarkan pajaknya,” sambungnya.
Begitupun dengan PPN Kesehatan, K. Hamid lagi-lagi dengan tegas menyatakan menolak.
“Kalau ini juga kena pajak maka masyarakat semakin tercekik, karena biaya kesehatan sudah mahal. Jadi, kami selaku penyambung lidah masyarakat hendaknya ini tidak perlu diteruskan,” ujarnya.
Legislator lima periode ini menilai, kondisi seperti ini masyarakat masih banyak di bawah garis kemiskinan. Sehingga jangan dibebani persoalan pendidikan, karena kecerdasan masyarakat adalah tanggung jawab negara.
“Kami meminta kepada saudara-saudara DPRD Provinsi dan Pusat ini diperjuangkan untuk tidak diteruskan. Ini sangat memprihatinkan bagi kami selaku wakil rakyat di daerah yang selalu mendengar keluh kesah masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Penulis : Rossy | Editor : Dewi Kayisna
