Administrator maduratoday.com
Pamekasan, (Madura Today) – Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam meminta aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya untuk bekerja maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, revolusi industri menuntut ASN dan masyarakat secara umum untuk bekerja cepat, inovasi, kreasi, dan kolaborasi agar tidak ditinggalkan dalam berbagai hal, termasuk dalam dunia pemerintahan. Sebab, lambat tidak ada rumus lagi di era revolusi industri.
Dia membandingkan beberapa karakteristik kepemimpinan di Indonesia dari masa ke masa. Misalnya, era Presiden Soeharto, pada masa ini pemerintah sangat wibawa dan rakyatnya tunduk. Berbeda dengan zaman sekarang yang perubahannya drastis, perubahan tersebut juga terjadi dalam hal cara kerja pemerintahan.
“Tugas pemerintahan hari ini harus inovasi, cepat, dan kolaborasi. Pak camat, pak bupati, pak kepala dinas, jangan meniru zamannya Bapak Soeharto, pada zamannya pak Soeharto belum ada revolusi industri, sekarang butuh kecepatan, butuh inovasi,” katanya bupati saat acara launching Sip Pak Kades di Balai Desa Rek Kerek Kecamatan Palengaan beberapa waktu lalu.
Bupati yang akrab disapa Mas Tamam ini menegaskan, dirinya akan bertindak tegas kepada ASN atau pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan yang hanya sibuk dengan urusan tidak penting, apalagi bagi mereka yang gila hormat kepada masyarakat.
“Kalau ada pak camat sibuk dengan pinnya saja, kalau tidak dihormati, tidak mau masuk, wes kasih tahu ke saya, akan diganti camat yang seperti itu. Yang kayak gini ini yang tidak cepat selesai urusan. Atau ada staf kecamatan yang tidak kompak, camat ke barat, dia ke timur, kasih tahu juga ke saya,” tegasnya.
Dia melanjutkan, salah satu syarat pemerintahan agar berjalan sukses adalah kekompakan dalam melaksanakan tugas yang telah dirancang. Sehingga, ketidaksolidan itu akan menghambat kesuksesan yang ingin dicapai.
Pemkab Pamekasan dalam lima tahun memiliki lima program prioritas, masing-masing pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Lima program itu tentunya membutuhkan kekompakan para pelaksana yang ditopang oleh partisipasi masyarakat.
“Kenapa begitu? (tidak kompak, red) Karena tidak solid, sama dengan satu keluarga. Suami berangkat ke barat, istri berangkat ke timur, anak berangkat ke utara. Akhirnya salipan, soliditas ini perlu kita lakukan,” tandasnya.
Dia menjelaskan, reformasi birokrasi merupakan ikhtiar memperbaiki tatanan organisasi pemerintahan untuk lebih baik dari sebelumnya. Termasuk pula memperbaiki karakter ASN untuk senantiasa berpondasikan pengabdian kepada bangsa dan negara dalam melaksanakan tugasnya.
“Karenanya, salah satu program prioritas pemkab reformasi birokrasi, yang pertama memperbaiki strukturnya, organisasinya dan yang kedua memperbaiki orangnya. Organisasinya diperbaiki untuk cepat, orangnya diperbaiki untuk berubah,” pungkasnya.
Penulis : Marzukiy | Editor : Dewi Kayisna
