Administrator maduratoday.com
Sumenep, (Madura Today) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep meminta Pemkab segera intervensi menyelesaikan konflik rencana pembangunan tambak garam di Gersik Putih.
Sekretaris Komisi II DPRD Sumenep Irwan Hayat mengatakan, Pemerintah harus segera hadir untuk menyelesaikan polemik tambak garam di Gersik Putih agar tidak menjadi konflik horizontal berkepanjangan.
“Stablitas dan keamanan warga harus diutamakan. Pemerintah (Bupati) sangatlah berkewajiban menjadi penengah atas konflik tersebut dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan,” kata Irwan, Kamis (6/4/2023).
Irwan menyarankan agar Pemerintah lakukan investigasi apakah proses reklamasi tambak udang tersebut sudah memenuhi persyaratan prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang.
“Seperti proses Amdal dan lain sebagainya, apakah sudah dipenuhi,” ujar politisi PKB ini.
Menurutnya, pemerintah sebagai pengendali kebijakan, haruslah mengkaji secara objektif proses reklamasi tersebut. Apakah ada dampak yang signifikan terhadap lingkungan dengan mengacu kepada perda RT/RW yang ada.
“Kelestarian lingkungan seyogyanya dijadikan landasan utama karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup warga sekitar. Dampaknya harus dipertimbangkan,” sarannya.
Sebelumnya, Investor atau pemilik modal dari luar Desa yang difasilitasi Pemerintah Desa Gersik Putih akan membangun tambak garam seluas 41 hektar di kawasan Pantai desa setempat.
Warga menolak sebab selain dikhawatirkan merusak ekosistem dan biota laut serta berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar, pembangunan tambak garam tersebut akan berdampak terhadap ekonomi karena selama ini menjadi tempat warga menangkap ikan dan mencari seafood.
Warga sudah menyampaikan penolakannya ke Pemerintah Desa dengan melakukan audiensi dan berunjuk rasa di kawasan pantai. Bahkan, mengadukan persoalan tersebut ke Komisi II DPRD supaya ikut mengawal aspirasinya menolak pembangunan tambak garam.
Penulis: Rossy | Editor: Dewi Kayisna
