Event Today

Pemkab Sumenep Diganjar Penghargaan UHC Kategori Utama

Sumenep, (Madura Today) – Pemerintah Kabupaten Sumenep menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Katagori Utama, dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.

Penghargaan didapat pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, lantaran memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

Penghargaan bertajuk “Satu Dekade Program JKN-KIS Untuk Negeri Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan bagi Masyarakat Indonesia”, diserahkan langsung Menko PMK Muhajir Efendi kepada Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.

“Penghargaan yang diraih melalui program UHC merupakan hasil kerja sama semua pihak baik BPJS, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya,” kata Bupati di sela-sela menerima penghargaan di Jakarta, Kamis (08/8/2024).

Pihaknya mengharapkan sinergitas dan koordinasi semua pihak, untuk bersama-sama meningkatkan mutu layanan kesehatan, supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaat jaminan kesehatan melalui UHC secara optimal.

Karena itulah, penghargaan ini menjadi motivasi dan dorongan pemerintah daerah beserta pihak terkait, untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sumenep.

“Meskipun, program UHC targetnya bukan penghargaan, tetapi apresiasi Kemenko PMK menjadi motivasi dan dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah beserta pihak terkait untuk memberikan layanan terbaik di bidang kesehatan,” ujarnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Sumenep memberlakukan program UHC terhitung 7 November 2022, sebagai salah satu sistem penjaminan kesehatan untuk memastikan semua penduduk mendapatkan layanan kesehatan dengan baik.

Sumenep merupakan Kabupaten di Madura yang meraih penghargaan UHC katagori utama, untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat, yakni capaian UHC di atas 98%, tingkat keaktifan peserta di JKN Pemda di atas 80% serta tidak memiliki tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sampai dengan 2023.

Bupati menyatakan, seluruh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan harus merealisasikan program itu dengan memberikan pelayanan terbaik, sehingga dalam melayani pasien tidak membeda-bedakan pelayanannya baik umum maupun UHC.

“Tenaga kesehatan agar senantiasa melakukan inovasi dan prestasi, demi memberikan kontribusi positif bagi derajat kesehatan masyarakat,” pungkas Bupati.

Website | + posts

Administrator maduratoday.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button