Minim SDM, Bawaslu Pamekasan Minta Masyarakat Laporkan Pelanggaran Pilkada
Pamekasan, (Madura Today) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mengajak semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi pelanggaran Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan, Sukma Tirta Firdaus saat acara sosialisasi pengawasan partisipatif tahun 2024 di hotel Cahaya Berlian, Jalan Raya Panglegur, Rabu (18/9/2024).
“Kami perlu melakukan pengawasan partisipatif, karena SDM pengawas kita sangat terbatas, di tingkat kabupaten ada 5 komisioner, dibantu 20 orang staf, di tingkat kecamatan ada 3 orang dibantu staf, kemudian di tingkat desa hanya 1 pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pilkada,” katanya.
Dia menegaskan, satu orang pengawas di tingkat desa itu sangat tidak memungkinkan untuk mengawasi seluruh desa, apalagi desa dengan jumlah daftar pemilih membeludak, seperti di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan.
“Di TPS hanya ada satu pengawas, makanya perlu partisipasi masyarakat untuk mengawasi, dan disampaikan ke pengawas kami. Oleh karena itu, kami mengajak semua lapisan masyarakat dalam kegiatan ini untuk mengawasi, termasuk teman-teman media massa,” tandasnya.
Mantan jurnalis di Pamekasan ini meminta masyarakat untuk melaporkan adanya pelanggaran pilkada kepada petugas supaya pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan sesuai harapan bersama, tidak ada yang merasa dirugikan selama tahapan pilkada.
“Ketika pilkada tidak diawasi, maka akan muncul beberapa problem yang bisa menciderai hasil pilkada, ketika tidak ada pengawasan, maka rawan terjadi manipulasi suara, di Pamekasan terjadi. Kita kemarin melakukan penghitungan ulang di 15 TPS meskipun tidak mengubah hasil kursi,” terangnya.
Dia melanjutkan, tidak adanya pengawasan dalam pilkada juga berpotensi hilangnya hak pilih masyarakat lantaran adanya sabotase surat undangan, atau tindakan lain yang menyebabkan masyarakat tidak bisa menggunakan hak suaranya.
“Kemudian, kalau pilkada tanpa pengawasan akan timbul pelaksanaan yang melanggar aturan, dan akan timbul gugatan-gugatan, kemudian khawatir muncul konflik antar pendukung calon. Kegiatan ini juga bentuk dari pencegahan,” ungkapnya.
Dia berharap media massa ikut berpartisipasi memberikan informasi yang sejuk tanpa mendiskreditkan salah satu calon yang dapat menyebabkan gesekan konflik antar pendukung.
“Beritanya berimbang, tidak menyebar hoax, tentu dengan menyuguhkan pemberitaan yang edukatif, tidak menyudutkan sehingga masyarakat bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya,” tutup dia.
Administrator maduratoday.com