Administrator maduratoday.com
Sumenep, (Madura Today) – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kabupaten Sumenep menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab setempat, Kamis (12/7/2021).
Aksi tersebut memprotes sikap Pemkab Sumenep khususnya Satgas Covid-19 yang dianggap tidak transparansi dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19.
Orator aksi, Nur Hidayat mengatakan, Pemkab Sumenep tidak pernah mempublikasikan realisasi anggaran Covid-19 yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Alhasil, publik kesulitan mendapatkan informasi serta ikut mengawasi anggaran yang jumlahnya fantastis tersebut.
Atas dasar itu, mahasiswa menuding pemkab tidak serius dalam bekerja. Sementara pandemi Covid-19 sudah berjalan hampir 2 tahun lamanya.
“Realisasi anggarannya tidak dipublikasikan. Kami mencurigai ada penyimpangan di situ, jangan-jangan anggarannya tidak dialokasikan secara utuh kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dari hasil investigasi mahasiswa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun tidak memiliki laporan realisasi anggaran tersebut.
Hal itu, didapat mahasiswa pada saat melakukan audiensi untuk mempertanyakan laporan penggunaan anggaran di Komisi IV DPRD Sumenep.
“Legislatif saja tidak tahu, ini artinya pemkab memang bermain-main,” ujarnya
Untuk itu pihaknya meminta, Pemkab Sumenep dan lembaga-lembaga berwenang lainnya, untuk sesegera mungkin mengevaluasi kinerja tim Satgas Covid-19.
“Evaluasi kinerjanya, evaluasi anggarannya. Semua harus transparan,” sergahnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Sumenep, Abd Rahman Riadi sebagai perwakilan dari pemerintah dan Satgas Covid-19 Sumenep, saat menemui aksi demo membantah tudingan massa.
Kata dia, pemerintah dalam menangani Covid-19 sangatlah serius
meliputi testing, tracking, dan treatment.
Salah satu bukti keseriusan Satgas adalah keberhasilannya menurunkan status Sumenep dari level 4 menjadi level 3.
Terkait dengan anggaran Rahman yang juga Sekretaris II Satgas Covid-19 menyampaikan, dari total dana Rp 56 miliar, saat ini baru terserap sekitar Rp 7,6 miliar.
Namun, pihaknya tidak dapat menjelasakan secara rincian penggunaan anggaran. Dikarenakan laporan realisasi serapan anggaran baru bisa disampaikan ketika sudah selesai.
“Dari anggaran Rp 56 miliar masih proses on going, kita tidak tahu pandemi Covid-19 ini penanganannya berapa lama,” ungkapnya.
Rahman menjelaskan, realisasi anggaran penanganan Covid-19 memang rendah. Hal itu lantaran setiap merealisasikan anggaran itu memerlukan kehati-hatian karena selalu dievaluasi oleh Inspektorat dan diaudit oleh BPKP.
“Jadi, kami sangat hati-hati. Tidak boleh sembarang merealisasikan. Karena kalau keluar dari regulasi hukumannya sangat berat,” turupnya.
Penulis : Rifki | Editor : Dewi Kayisna
