‘Hilal’ SHM-SHM di Atas Pantai Laut Sumenep
Madura Today – Hilal hari raya masih lama. Hilal penentuan 1 Ramadhan tinggal beberapa hari lagi. “Hilal” dalam konteks mulai terangnya persoalan laut yang di-SHM di dekat Kampung Tapakerbau, Gersik Putih, Sumenep, juga sudah mulai ada tanda-tanda terang.
Mantan Kepala Desa (Kades) Gersik Putih, Mina, berikut suaminya, telah diperiksa oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) Termasuk pula Kades aktif saat ini, Muhab, juga diperiksa. Eks Pejabat Kementerian ATR/BPN Sumenep pun tak luput dari pemeriksaan Polda Jatim.
Dari 19 Sertipikat Hak Milik (SHM), satu terbit pada 1997, sebagian besar lainnya; 18 SHM, terbit pada tahun 2009 melalui program ajudikasi. Yang bertanggung jawab melakukan pengukuran, adalah PT. Geosurvey Swasti.
Mina, yang menjadi kades kala itu, memiliki 4 SHM. Tiga atas nama dirinya, satu atas nama suaminya; Zaini.
Dua SHM yang dimiliki Mina, luasnya sama; sama-sama 15.602 M². Satu SHM seluas 10.000 M². Sedangkan SHM yang atas nama suaminya, seluas 10.314 M².
Muhab, memiliki enam SHM. Luasnya semuanya sama; sama-sama seluas 10.000 M².
SHM-SHM yang terbit pada tahun 2009, asal-usul tanah dinyatakan tanah negara, bukan dari konversi hak milik adat. Jadi klir, ya. Pendokumentasian dalam bentuk SHM atas objek yang menurut mereka tanah sejak 2009.
Anasir-anasir itu tanah bekas adat, saya pastikan tidak ada.
Dari fakta di atas, tinggal dicari, siapa yang bertanggung jawab atas terbitnya SHM-SHM itu. Mulai soal, siapa yang bertanggung jawab atas alih status objek, yang faktanya laut sampai saat ini, kemudian dimohonkan seolah-olah tanah, kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam mengabulkan permohonan tersebut.
Dari SHM yang dimiliki Muhab dan dua SHM yang dimiliki Mina, yang luasnya semuanya sama, bagi saya, ini tanda-tanda paling dasar dalam menyatakan, bahwa penerbitan SHM itu diduga bermasalah; baik fisik maupun yuridis. Selain itu, pada saat dilakukan pengukuran atas tanah, umumnya melibatkan pemilik tanah lain di kanan-kirinya. Dalam kasus ini, penunjuk batas, langsung adalah pemohon dan/atau pemilik tanah.
Patok sebagai penanda telah dilakukan pengukuran, yang biasanya ditancapkan di setiap sudut tanah, tidak ditemukan. Bahkan bekasnya pun, jika mengikuti narasi pejabat BPN Sumenep saat ini, yang menyatakan objek rusak akibat abrasi, tidak ditemukan. Masak dari 19 SHM, semua patok-patoknya hilang akibat serangan ombak?.
Warga tegas bilang, di situ pantai/laut sejak dulu sampai sekarang. Tidak pernah ada abrasi, tapi jika sedimentasi, iya, akibat pembangunan tambak yang telah berhasil dibangun di kanan-kirinya.
Didalami dari penjelasan masyarakat, khususnya dari kampung pesisir Tapakerbau, memang tidak pernah ada patok di laut. Saat dilakukan pengukuran pada tahun 2009 pun, tak satu pun ada warga yang bertemu petugas ukur saat melakukan pengukuran. Padahal, mereka sebagai nelayan, nyaris setiap hari bahkan setiap saat di objek laut yang ada SHM-nya itu.
BPN Jawa Timur sudah mulai membuka diri untuk bicara apa adanya. Kini, tinggal BPN Sumenep yang menurut saya terkesan bukan menjelaskan suatu kebenaran, tapi mencari pembenaran. Setidaknya, dapat saya fahami dari pertanyaan jurnalis saat mengkonfirmasi dengan pertanyaan, apakah waktu dilakukan pengukuran, objek itu berupa pantai atau bukan.
Jawabnya, itu daratan yang berair. Padahal, hukum alam pantai itu sudah pasti mengalami pasang-surut. Daratan, adalah tampak pantai saat air surut.
Polda Jatim telah melakukan serangkaian penyelidikan dalam penerbitan SHM di atas pantai/laut, di dekat Kampung Tapakerbau. “Hilal” supaya terang kasus ini sudah mulai tampak. Semoga saja lebih dulu tampak sebelum hilal Ramadhan tiba. Sebab, ikhtiar untuk memperterang “hilal” atas SHM-SHM di atas pantai/laut itu, sudah berlangsung sejak tahun 2023 silam. Salam, panjang umur perjuangan.
Marlaf Sucipto
Marlaf Sucipto adalah salah seorang praktisi hukum asal Kabupaten Sumenep. Dalam catatan perkara yang ditanganinya banyak meng-advokasi masalah agraria.
