Administrator maduratoday.com
Sumenep, (Madura Today) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan Fraksi-Fraksi terhadap hasil serap aspirasi (Reses), di ruang Graha Paripurna, Senin (21/3/2022) kemarin.
Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Hamid Ali Munir itu, tujuh Fraksi menyampaikan laporan hasil reses di daerah pemilihannya masing-masing.
Berbagai problem temuan Dewan disampaikan melalui Juru Bicara Fraksi mulai masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur termasuk pelayanan publik.
Namun, dari beberapa laporan Fraksi, masalah Infrastruktur masih terbilang mendominasi dari hasil reses dibanding sektor lainnya.
Fraksi PPP misalnya sebagaimana yang disampaikan juru bicaranya Ahmad Juhari mengungkapkan mengenai banyaknya infrastruktur yang rusak baik jalan Kabupaten, poros Kecamatan, maupun Desa.
Fraksi PPP mendorong Pemkab menambah anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
”Ada banyak infrastruktur yang perlu diprioritaskan perbaikannya seperti jalan yang ada di samping Polsek Lenteng menuju Poreh. Kemudian Rubaru ke arah Duko,” ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Gerindra. Ketua Fraksi Gerindra Jubrianto meminta infrastruktur khususnya jalan di Kepulauan perlu mendapat perhatian serius Pemerintah.
Potensi Kepulauan mulai kelautan dan perikanan, migas, termasuk pariwisatanya perlu diimbangi dengan infrastruktur yang baik.
”Pembangunan jembatan sebagai jalan penghubung antar Desa juga perlu diperhatikan. Kemudian, masalah jalan masih banyak masyarakat yang mengeluhkan karena tidak ada perbaikan bertahun-tahun,” ungkap Syukri.
Masalah transportasi laut ke Kepulauan juga tidak luput dari temuan reses fraksi-fraksi di DPRD Sumenep. Fraksi Partai Demokrat misalnya mendesak Pemkab secepatnya menyelesaikan persoalan KM Darma Bahari Sumekar (DBS) I dan III.
“Sampai saat ini, dua kapal milik Pemkab itu masih belum beroperasi, padahal sudah mendekati bulan Puasa,” kata Ketua Fraksi Demokrat Ahmad Jasuli.
Jasuli menyampaikan, sesuai hasil reses yang dilakukan anggotanya dari Dapil Kepulauan masyarakat resah dengan tidak beroperasinya dua kapal milik Pemkab tersebut.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak terhadap mobilitas masyarakat dan angkutan barang ke Kepulauan.
”Di bulan puasa hingga menjelang lebaran mobilitas masyarakat tentu akan lebih tinggi. Sehingga, Pemkab harus mengantisipasi hal ini,” pintanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir menambahkan, masalah infrastruktur memang menjadi keluhan yang mengemuka dalam reses Dewan.
”Hampir setiap reses masalah jalan menjadi aspirasi masyarakat dibeberapa dapil. Di samping itu, masalah ekonomi terutama minyak goreng dan dampak pandemi juga tidak sepi dari keluhan masyarakat,” katanya.
Hamid menyatakan, reses merupakan salah satu kewajiban Wakil Rakyat untuk mengetahui harapan dan masalah pembangunan khususnya di Dapil. Hasil reses itu disampaikan kepada Eksekutif melalui Paripurna.
Penulis : Redaksi | Editor : Dewi Kayisna
