Administrator maduratoday.com
Madura Today – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep diduga melanggar kode etik dalam proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Bahkan tiga orang komisioner KPU dituding menerima suap dari calon anggota PPK dan PPS.
Hal itu terungkap dalam aksi demonstrasi Jatim Progress di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jl. M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023).
Dalam orasinya, koordinator aksi Syaifurrahman meminta DKPP tegas menindak diduga pelanggaran kode etik berdasarkan temuan di lapangan tersebut.
“Ada temuan di lapangan bahwa untuk lolos PPK diduga harus nyogok Rp 15-25 juta dan PPS Rp 3-5 juta. Dan ini menjadi rahasia umum yang harus mendapat atensi khusus dari DKPP,” kata Syaifurrahman dilansir Madura Today dari Jatim Aktual.
Selain itu, Syaifurrahman menyebut perubahan SK pengumuman hasil tes tertulis menjadi indikasi ada main mata dalam rekruitmen PPS beberapa waktu lalu.
“Perubahan SK pengumuman hasil tes tulis merupakan indikasi yang kuat telah terjadi permainan dan mengarah pada pelanggaran kode etik,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Syaifurrahman meminta DKPP segera turun tangan dan memeriksa semua komisioner KPU Sumenep.
“Ketua KPU Rahbini, komisioner Syaifurrahman dan Mustafid harus diperiksa,” ucapnya.
Syaifurrahman menegaskan tudingan tersebut bukan isapan jempol belaka, karena pihaknya akan segera melengkapi berkas laporan dan memastikan mengawal laporan tersebut sampai tuntas.
“Sebenarnya kami juga ingin memasukkan laporan namun masih melengkapi berkas dan bukti tambahan, jadi dalam waktu dekat kami akan masukkan laporan,” terangnya.
“Kalau laporan sudah masuk maka akan dikawal dengan aksi demonstrasi karena ini merupakan gerakan penyelamatan demokrasi Sumenep yang dirusak oleh oknum yang suka disuap,” tutup Syaifurrahman.
Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Sumenep, Syaifurrahman membantah tudingan serius tersebut. Kata dia, jangankan sampai berbicara transaksi, rembuk dan melontarkan harga saja pihaknya tidak pernah.
“Saya pribadi tidak merasa seperti itu (terima suap.red). Ini kan kepentingan sesaat, dapat uang seperti itu juga tidak akan berkah,” ucapnya pada Madura Today.
Terhadap langkah Jatim Progres yang berencana melaporkan komisioner KPU Sumenep secara resmi ke DKPP RI, Syaifur menegaskan, pihaknya siap menjawab dan menghadapi.
“Sampai saat ini belum ada rencana langkah apa yang akan diambil, karena saya memang tidak merasa. Kalau misalnya nanti ada pemanggilan dari DKPP baru kami pikirkan langkah apa yang akan diambil. Terserah mereka apa punya bukti atau tidak,” tandasnya.
Penulis: Rossy | Editor: Dewi Kayisna
