Administrator maduratoday.com
Sumenep, (Madura Today) – Isu seputar dugaan kompromi dalam pengondisian pencairan KKS di Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep terus menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat.
Pasalnya, isu pengkolektifan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap salah satu E-Warung tersebut diduga melibatkan oknum aparat desa.
Dalam praktiknya, oknum aparat desa tersebut diduga menahan ATM atau kartu KKS untuk kemudian dikondisikan ke satu E-Warung saat pencairan.
Tidak hanya itu saja, santer dugaan juga para oknum yang terlibat tersebut melakukan pemotongan atau pungutan sebesar Rp 15 ribu setiap kali gesek.
Masalah tersebut telah bikin resah masyarakat setempat, lantaran cukup merugikan dan tidak sesuai dengan Pedoman Umum Penerima Sembako.
Sementara pemerintah desa setempat juga terkesan kurang respon terhadap persoalan tersebut, padahal KPM yang menjadi sasaran kerap mengeluhkan.
“Kepala desa harusnya tanggap memecahkan permasalahan ini, apalagi ada oknum aparat desa yang terlibat didalamnya,” ujar salah seorang warga yang namanya dimediakan.
Benar saja, saat reporter Madura Today mencoba mengkonfirmasi persoalan tersebut ke Kepala Desa Kapedi, Fawaed, ia memilih irit bicara. Bahkan ia enggan memberikan tanggapan.
Namun berbeda dengan pemilik E-Warung, Munjiyat saat dihubungi media ini via telpon, dirinya menyebut persoalan isu pungutan dan pengolektifan KKS sudah selesai dengan Camat Bluto.
“Sudah selesai mas dengan pak Camat (Camat Bluto.ref),” singkatnya.
Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, media ini belum berhasil mengkonfirmasi kepada pihak Camat Bluto.
Penulis : Rifki | Editor : Dewi Kayisna
