Administrator maduratoday.com
Sumenep, (Madura Today) – Ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PC PMII) Sumenep, Madura, Jawa Timur berunjuk rasa ke Kantor DPRD, Kamis (8/9/2022).
Mereka meminta komitmen DPRD menyuarakan aspirasi rakyat menolak kenaikan harga BBM yang ditetapkan Pemerintah sejak 3 September 2022.
Dalam aksinya mahasiswa membentangkan spanduk panjang tertulis ‘PC PMII Menolak Kenaikan Harga BBM’ dan sejumlah poster berisi aspirasi dan protes terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat kecil.
Mereka juga berorasi secara bergiliran menyampaikan analisis dan kajiannya mengenai kebijakan Pemerintah soal kenaikan harga BBM.
”Kebijakan Pemerintah Pusat yang diumumkan Presiden per 3 September kemarin menaikkan BBM sangat tidak tepat, bahkan mencekik rakyat kecil di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih karena pandemi covid 19,” ungkap Korlap aksi PC PMII, Abdul Mahfudz.
Menurutnya, Pemerintah mestinya memilih opsi lain, bukan malah menaikkan harga BBM untuk membangkitkan ekonomi nasional pasca dua tahun dihantam oleh covid 19.
BBM merupakan urat nadi semua sektor, sehingga kenaikannya akan memicu kenaikan harga kebutuhan dan biaya jasa lainnya.
”Untuk itu, PMII meminta DPRD baik Pimpinan Dewan, Komisi, dan Fraksi menyuarakan aspirasi rakyat kecil menolak BBM ke Pusat,” pintanya.
Aksi unjuk rasa berujung pada penyegelan Gedung DPRD. Mahasiswa segel pintu masuk utama Kantor Dewan dengan memasang spanduk panjang warna putih tertulis ”Kantor DPRD Sumenep Dijual”.
”Sebagai wakil rakyat, DPRD mestinya hadir untuk berjuang ketika melihat rakyatnya tertindas dan melarat karena naiknya harga BBM,” ungkap orator lain, Moh. Faiq.
Sebelum menyegel pintu Dewan, mahasiswa berorasi secara bergiliran menyampaikan hasil kajian dan analisanya terkait kebijakan Pemerintah menaikkan BBM.
Mereka meminta DPRD melalui Pimpinan Dewan dan Fraksi serta Komisi II menyatakan komitmen untuk memperjuangkan aspirasinya supaya kebijakan Pemerintah menaikkan BBM dicabut.
Namun, dalam aksi tersebut hanya beberapa anggota dan pimpinan fraksi di DPRD Sumenep yang hadir menemui mereka.
”Kami tidak ingin, ada dualisme jabatan di DPRD untuk menyatakan komitmennya menolak BBM. Satu orang menjadi Pimpinan Fraksi sekaligus Komisi II. Karena tidak semua Pimpinan Fraksi yang datang menemui,” ungkap Faiq menyesalkan.
Mahasiswa akhirnya memaksa masuk melewati pintu gerbang bagian selatan Kantor DPRD. Lalu, memasang sepanduk panjang di pintu utama Kantor DPRD sebagai bentuk kekecewaannya terhadap Wakil Rakyat.
”Hari ini, Kantor Dewan kita jual. Para wakil rakyat yang duduk di kursi Dewan hari ini, tidak pantas dan layak berada di Kantor ini,” ucapnya.
Mahasiswa kemudian mengakhiri aksinya di Kantor DPRD dan berlanjut ke Kantor Pemkab Sumenep dengan tuntutan yang sama.
Tidak satupun dari Anggota DPRD yang menemui mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan tanggapan dan sikapnya soal kenaikan BBM.
Penulis: FW/Rossy | Editor: Dewi Kayisna
